Persoalan Batu Bara Sudah Kusut, H Bakri: Perlu Intervensi Pemerintah Pusat

Zabak.id, JAMBI – Permasalahan batu bara tampaknya kian tak memiliki ujung dan solusi serta momok bagi masyarakat Provinsi Jambi.

Berbagai persoalan timbul, mulai dari Insfratruktur jalan, ketertiban angkutan batu bara, persoalan sosial, kemacetan panjang, angka kecelakaan yang meningkat.

Padahal pihak pemerintah Provinsi Jambi yang dalam hal ini Gubernur Al Haris telah maksimal mengusahakan ataupun berupaya menyelesaikan persoalan baru bara.

Dalam hal ini, Gubernur Al Haris telah berfikir dan banyak berdiskusi bersama para ahli, akhirnya menyodorkan hanya dua solusi untuk mengatasi ini, Jalur khusus angkutan batu bara dan memaksimalkan jalur sungai/laut, ujar ketua Satgaswas

Pelbagai persoalan telah dipaparkan oleh Pemprov Jambi, dan hari ini Kamis (03/10) melakukan rapat bersama tim Satgaswas serta mengundang Anggota Komisi V H Bakri, yang diketahui bahwa H Bakri memiliki mitra dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

Dengan hadirnya H Bakri sebagai Perwakilan masyarakat Jambi di Pusat dapat mendatangkan solusi sehingga mampu memperjuangkan keinginan masyarakat di Jambi.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN H Bakri mengatakan dirinya hadir di rapat tersebut atas undangan gubernur. Ia akan berusaha dengan maksimal akan membantu penyelesaian permasalahan batu bara tersebut.

“Saya mendengar segala permasalahannya, memang udah kusut ini. Jalan satu-satunya harus adalah perlu intervensi pemerintah pusat, karena segala kebijakan-kebijakan ini yang sepertinya tidak bisa jalan di Provinsi Jambi ini, itu wewenang pusat,” kata Bakri.

H Bakri akan mendorong persoalan tersebut kepada kementerian terkait dalam hal persoalan jalur bata bara.

“Saya selaku anggota DPR RI akan mendorong kementerian terkait, saya akan menyampaikan ke kementerian PUPR. Terkait dengan angkutan saya akan dorong kementerian perhubungan. Begitu juga nanti kita akan bicara dengan kementerian ESDM. Kita akan ingatkan ESDM untuk memberikan sanksi tegas untuk menertibkan pemegang IUP yang tidak taat aturan,” jelas Bakri.

H Bakri juga menyinggung terkait polusi udara, khususnya di daerah stokpile batu bara, pemerintah pusat harus ikut memikirkan persoalan tersebut.

“Polusi udara di Jambi ini sudah engga bagus, yang menjadi beban itu adalah daerah, jadi pusat harus memikirkan itu. Jangan hanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) nya ke pusat sampai konon katanya 400 milyar di tahun 2022 ini, Jambi apa? 400 milyar itu dikembalikan ke Jambi dengan memperbaiki jalan, infrastruktur tidak ada apa-apanya. Saya ke Jambi dalam hal menguatkan itu,” tutupnya.(us)