Demokrasi Dan Ruang Publik Yang Sehat

Oleh : Ari Safari Mau, Kandidat Ketua Umum PB HMI Periode 2023-2025

Zabak.id – INDONESIA sedang dalam perjalanan memasuki dekade ketiga demokratisasi yang ditandai dengan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoritarianisme orde baru pada 1998. Agenda besar reformasi adalah menciptakan tatanan kehidupan bangsa dan negara yang demokratis.

Indonesia saat ini telah memasuki fase demokratisasi yang jauh melampaui era orde baru, tetapi demokrasi tidak berlangsung dalam ruang hampa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemajuan sebuah demokrasi senantiasa kerap dihantui oleh kemundurannya sendiri. Setidaknya kemunduran demokrasi telah menjadi semacam gejala global dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam arus perjalanannya demokrasi di Indonesia melewati jalur terjal jika tidak ingin disebut sebagai langkah mundur. Sebut saja ancaman atas kebebasan berpendapat yang menjadikan masyarakat selalu dihantui bayang-bayang pemidanaan dalam 10 tahun terakhir.

Hal ini tentu tidak dapat dianggap sebagai sebuah masalah sepele dan harus dimaknai sebagai semacam upaya penyumbatan aspirasi kritis warga negara yang terjadi secara struktural.

Demokrasi selalu ditandai dengan partisipasi, transparansi, dan kuasa politik yang akuntabel. Menyumbat aliran aspirasi kritis warga sama artinya dengan menghambat tumbuh kembang demokrasi.

Demokrasi dan Ruang Publik yang Sehat

Hambatan-hambatan dalam memajukan demokrasi harus diidentifikasi dengan saksama agar kita mampu terhindar dari jebakan-jebakan kontra produktif dalam kehidupan bernegara. Stagnasi dalam penguatan civil society salah satunya merupakan hambatan serius terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Stagnasi ini bisa dibaca jelas pada lemahnya partisipasi publik dalam perumusan-perumusan kebijakan negara. Seringkali kita justru menemukan negara berada pada posisi diametral dengan warganya.

Atas nama pembangunan negara sering kali tampil dengan wajah garang di hadapan publik. Terlampau banyak kita menyaksikan praktik-praktik kegarangan negara yang menempatkan masyarakat harus berhadapan dengan moncong senjata saat hendak mempertahankan kepentingannya.

Pada tahap ini, tentu kebebasan adalah barang mewah. Padahal kebebasan adalah urat nadi dari demokrasi. Sulit bahkan mustahil membayangkan demokrasi dapat tumbuh dengan meniadakan kebebasan.

Sebagai bangsa yang masih belajar berdemokrasi kebebasan seolah barang gaib. Ia ada, tetapi tidak ada. Tidak begitu mengherankan jika kini dunia yang sedang diterpa derasnya arus informasi berada pada sebuah fase yang oleh para ilmuwan sosial disebut sebagai post truth era.

Sebuah masa di mana ruang publik disesaki dengan berbagai macam informasi yang tentunya menomorduakan kebenaran itu sendiri.

Sialnya, momentum ini seringkali digunakan sebagai alat justifikasi memberangus kebebasan. Padahal membersihkan tumpukan sampah dalam ruang publik sama sekali bukan berarti justifikasi atas pembatasan kebebasan.

Ruang publik harus dibangun secara deliberatif dengan membersihkan tumpukan-tumpukan sampah. Menghidupkan dialog, debat publik, musyawarah, dan edukasi lainnya yang menjunjung penghormatan atas segala macam perbedaan adalah jalan menuju ruang publik yang sehat. Hanya dengan cara-cara demikian kita dapat mencapai substansi demokrasi.

Membangun Demokrasi yang Emansipatoris

Dalam perjalanan menuju tiga dekade demokrasi ini nampaknya membaca ulang dan memastikan gerak demokratisasi masih berjalan pada rel yang tepat adalah sebuah keharusan. Fokus pada ambisi pembangunan infrastruktur semata pada akhirnya melahirkan semacam banalitas kejahatan yang tentu saja akan mengorbankan alokasi pada program strengthening dan empowering civil society.

Kerusakan dan banalitas pada institusi dan suprastruktur demokrasi Indonesia beresiko tinggi menjalar ke dalam kehidupan masyarakat yang terbilang masih terlampau ringkih ini.

Halaman : 1 2 Selanjutnya