Zabak.id, JAMBI – Polemik batubara di Provinsi Jambi semakin hari semakin rumit untuk diselesaikan, salah satunya karena aturan dan pemegang kewenangan saat ini masih simpang siur siapa yang bertanggung jawab atas polemik tersebut.
Beberapa hari yang lalu, jalanan nasional dipenuhi oleh kemacetan yang tidak dapat bergerak sama sekali. Bahkan akibat dari kemacetan tersebut, berakibat fatal menelan jiwa warga yang sedang dalam ambulance.
Meninggalnya seorang pasien di dalam ambulan itu adalah hal yang sangat fatal akibat kemacetan yang disebab kan angkutan batubara, dan masih banyak akibat-akibat lain yang merugikan akan hal tersebut.
Menyoroti polemik tersebut, Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (KAMSRI) Provinsi Jambi melihat ini sebagai hal yang penting untuk ditindak lanjuti agar hal-hal yang serupa tidak terjadi kembali.
Arief Praramadhani selaku Ketua KAMSRI Jambi, sangat menyayangi polemik ini tidak terurai dengan baik, bahkan semakin parah.
“Kita sebagai bagian dari elemen masyarakat tentu sangat prihatin dengan apa yang terjadi karena batubara ini, apalagi ada yang meninggal akibat akses yang tertutup karena terjebak macet,” kata Arief, Jumat (03/03/2023).
Mantan Presma Unbari ini juga menyampaikan, bahwa ketika memang pemerintah hari ini ingin duduk bersama bersinergis dalam mengurai polemik yang ada, seharusnya mengajak teman-teman dari Organisasi Kepemudaan (OKP) dan BEM sebagai agen perubahan dan agen pemikir serta agen pengontrol pemerintah
“Kita siap dengan segala kebutuhan pemerintah dalam hal apapun untuk mencari solusi permasalahan saat ini, terkhususnya soal batubara. Dan pemerintah harus melibatkan OKP dan BEM untuk sama-sama bekerja untuk memperbaiki tatanan Provinsi Jambi serta saya pikir duduk dan berdiskusi serta aksi akan berdampak baik untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tutupnya. (*)
