Zabak.id – PT PetroChina yang bergerak pada usaha pertambangan minyak bumi dan gas yang mengekploitasi dan mengexplorasi kegiatannya di wilayah Tanjung Jabung Barata dan Tanjung Jabung Timur sejak ± Dua dekade belakangan.

Perusahan tesebut dalam waktu dekat akan mengajukan perpanjangan izin kontra kepada pemerintah,tentunya peluang ini juga akan di manfaatkan oleh perusahan migas swasta dan BUMN lainnya yang siap bersaing dalam mengelola Blok Jabung yang punya potensi besar pada produksi MIGAS kepdepannya, tidak menutup kemungkinan POTROCHINA akan terdepak dari Jambi apabila selama ini dinilai banyak nya masalah dan problem dalam kegiatannya,terutama apabila ada konflik dengan masyarakat, ini adalah salah satu penilaian yang akan jadi pertimbangan pemerintah dalam perpanjangan kontrak.

Baca Juga :  Hadiri Pelantikan IPMR Jambi, H Bakri :Adik-adik Harus Tunjukkan Prestasi ke Gubernur

Sekarang ini PETROCHINA lagi heboh dengan masalah internal yang terindikasi merugikan perusahaan dan tentunya akan berdampak pada incum yang akan diperoleh pemerintah,para oknum petinggi perusahaan disinyalir terlibat proyek internal yang seharusnya dikerjakan oleh pihak subkon atau pihak ketiga,tapi ini malah para petinggi terindikasi melanggar UU dan aturan yang berlaku dalam menjalankan manajement,sehingga berpotensi merugikan perusahan yang tentunya akan berdampak terhadap masyarakat sekitar.

Dari pantauan media ini,bahwa pihak-pihak yang diduga terlibat bisnis kotor tersebun sedang diperiksa intensif oleh pihak internal HRD dan tim etik,transparansi dari pemeriksaan tersebutpun diragukan oleh banyak kalangan,karena diduga ada keterkaitan semua pihak dalam monopoli pekerjaan dan pengadaan barang di PetroChina tersebut.

Baca Juga :  Tanah Longsor di Kecamatan Senyerang Satu Rumah Warga Rubuh

Pihak-yang berkompeten siap membawa kasus ini ke pihak penegak hukum,,baik itu BPK,Polisi hingga ke KPK karena disinyalir ada kerugian yang berdampak pada kerugian Negara,apabila persoalan tersebut tidak terselesaikan secara proporsional.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pemantau Kewenangan (JPK), Abdullah mengatakan Berdasarkan dokumen serta informasi yg di miliki atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oknum petinggi PT.petrochina dalam hal pengadaan barang dan jasa di petrocina akan segera menindak lanjuti dengan segera mempertanyakan komitmen petinggi PetroChina di pusat bahkan ke kedutaan China atas perilaku oknum tersebut.

Baca Juga :  Dihadapan Mendag RI, Al Haris Komitmen Jaga Stabilitas Perekonomian di Jambi

Karena di PT. Petrochina ada dana chos recovery dan saham pemerintah, apa jadinya kalau ada oknum yang bermain culas di dalam. Tentunya akan mematikan pengusaha / vendor lokal dan Nasional jika ada oknum nakal yang memonopoli kegiatan pengadaan barang dan jasa di petrochina.