Terkait Temuan BPK, Ketua Komisi II DPRD Tanjabbar Akan Panggil Pihak RSUD Daud Arif

Zabak.id, TANJAB BARAT -BPK Republik Indonesia perwakilan Jambi mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja RSUD K.H. Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Tahun Anggaran 2022 ditemukan kerugian sekitar Rp1,8 miliar terbanyak dari pengadaan obat.

Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Supra Yogi Saiful selaku mitra kerja akan memanggil pihak RSUD Daud Arif.

“Nanti kita panggil pihak RSUD secara resmi melalui Komisi dan akan kawal temuan tersebut,”ujar Politisi Partai Golkar ini, Kamis (08/12)

Lebih lanjut, ia mengatakan temuan tersebut akan disampaikan juga melalui Fraksi ke Bupati agar tidak ada polemik.

Sementara, Syarifuddin AR, Direktur Eksekutif LSM Petisi, mengatakan
Besarnya temuan ini membuat kinerja dari Dewan Pengawas RSUD KH Daud Arief Dipertanyakan. Pasalnya sesuai Peraturan Kemenkes RI no 10 2014 tentang dewan pengawas rumah sakit, disamping pengawas pelayanan, ada juga pengawasan anggaran sebelum dilaksanakan baik itu fisik maupun non fisik.

“Hasil audit BPK RI ada temuan dari sisi pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut. Pertanyaan nya kemana Dewas (Dewan Pengawas), terlihat kurang koordinasi antara dewas dengan Dirut. Jangan hanya pelayanan saja yang dipelototi, tetapi penggunaan anggaran baik itu sesudah atau sebelum pelaksanaan harus juga diawasi. Jangan sampai temuan BPK yang nilainya sangat signifikan, apalagi menyangkut pengadaan obat yang merupakan kebutuhan pokok kesehatan,”ungkap. Syarifuddin.

Dipaparkan pria yang akrab disapa Udin Codet ini, Dewas adalah perpanjangan tangan Bupati untuk mengawasi kinerja RSUD, jadi Bupati lah yang punya hak untuk mengevaluasi Dewas. “Agar ada pembenahan baik internal RSUD atau dewan pengawas itu sendiri, karena ini menyangkut penggunaan anggaran negara( APBD kabupaten),”tambahnya.

Halaman : 1 2 Selanjutnya