Polemik Revisi UU (KUP), Kolaborasi atau Korporasi

Minggu, 13 Juni 2021 - 11:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Azhar Sidiq S

Zabak.id – Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diajukan pemerintah dan akan dibahas dengan DPR.

Dalam aturan tersebut, sektor pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tak terkena PPN. Artinya, jasa pendidikan akan segera dikenakan PPN bila revisi UU KUP disahkan. Padahal jasa pendidikan sebelumnya tidak dikenai PPN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai PPN

Berdasarkan konsepnya, pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk lembaga pendidikan merujuk pada lembaga komersial yang hanya bisa dijangkau kelompok tertentu. Ia mencontohkan lembaga pemberi sertifikat hingga les privat.

Akan muncul statement bahwa pemerintah bersikeras memberikan yang terbaik kepada siswa miskin melalui jalur beasiswa, tapi bagaimana dengan kelompok siswa menengah yang hanya pas-pasan. Apakah terpikirkan oleh pemerintah?

Semestinya pemerintah menggagas konsep baru terhadap pendidikan di Indonesia. Mengingat kita masih menganut pendidikan massal, sekolah masih ‘pabrik’ , padahal itu merupakan edukasi 2.0. Kita sekarang sudah seharusnya di edukasi 4.0 yang sudah zamannya artificial intelligence (AI) bukan lagi pabrik. Tapi kenyataannya malah ingin  menjadikan pendidikan sebagai objek pajak. Padahal permasalahan utama bukan pada anggaran, tapi bagaimana membangun ekosistem yang bisa melakukan proses kolaborasi, antara pemerintah, dunia usaha, civil society, NGO bukan malah dijadikan korporasi.

Apabila disahkan Revisi UU KUP tersebut berarti Pemerintah melepas tangan terhadap “mencerdaskan kehidupan bangsa”, melalui menjadikan pendidikan ke komersialisasi dan privatisasi adalah hal yang zalim. Padahal terang dan jelas disebutkan pada pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.

Seperti yang tertuang Pada pembukaan UUD 1945,  “setiap orang berhan mendapatkan pendidikan yang layak” sudah semestinya pemerintah melalui lembaga legislatif berfikir jernih terkait perkembangan zaman 4.0. Anak bangsa butuh perhatian lebih, terutama pada sektor pendidikan. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menyampaikan bahwa “Kementerian secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan merdeka belajar,” Apakah hanya bualan belaka.

Atas nama Rakyat Indonesia, pemerintah harus mengambil sikap tegas terkait revisi UU (KUP) untuk dikaji ulang mengingat pentingnya pendidikan dasar gratis, bagi seluruh generasi bangsa. Memberikan yang terbaik untuk generasi muda dan mencerdaskan anak bangsa adalah sebuah kewajiban tanpa ada toleran.

Baca Juga :  Gubernur Al Haris Ingin Tiap ASN Pemprov Tanamkan Semangat Anti Korupsi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Zabak.id. Mari bergabung di Channel Telegram "Zabak.id", caranya klik link https://t.me/zabak.id, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berita Terkait

Polsek Jelutung Lakukan RJ Terhadap Seorang Bapak Curi Susu Untuk Anak, Kapolresta Jambi Serahkan 13 Kotak Susu
Polsek Mendahara Ilir Amankan 30 Dus Steafoam Dalam Speed Boat Berisikan Baby Lobster
100 Personel Satbrimob Polda Jambi Diberangkatkan Operasi Amole Papua, Simak Pesan Kapolda Jambi 
Polda Jambi Akhirnya Ungkap Hilangnya Supir Maxim, Mahasiswa Pelakunya?
Polresta Jambi Amankan Dua Pelaku Pengeroyokan Mahasiswa di Telanaipura
Guna Kelancaran Arus Mudik dan Balik Idul Fitri 1445 H, Aktivitas Mobilisasi Angkutan Batu bara Dihentikan Sementara
Penghentian Kasus Penadahan di Cabjari Nipah Panjang, Ikut Disetujui Plt Kajati Jambi
Membangun Empati dan Kepedulian di Era Digital
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 24 April 2024 - 23:29 WIB

DPC PPP Tanjabbar Buka Pendaftaran Untuk Putra Putri Terbaik Daerah di Pilkada

Rabu, 24 April 2024 - 13:17 WIB

Aynur Ropik Turut Mendaftar di PKS Untuk Maju Sebagai Kepala Daerah di Tanjab Timur

Selasa, 23 April 2024 - 21:45 WIB

Polsek Jelutung Lakukan RJ Terhadap Seorang Bapak Curi Susu Untuk Anak, Kapolresta Jambi Serahkan 13 Kotak Susu

Selasa, 23 April 2024 - 20:40 WIB

H Bakri Kembali Sukses Perjuangkan Empat Ruas Jalan Untuk Tanjab Timur, Berikut Lokasinya!

Selasa, 23 April 2024 - 20:18 WIB

Al Haris Susul Romi Daftar ke Demokrat

Selasa, 23 April 2024 - 16:51 WIB

Gubernur Al Haris: Pemprov Jambi dan Kabupaten/Kota Butuh Pembinaan KPK

Selasa, 23 April 2024 - 16:30 WIB

Polsek Mendahara Ilir Amankan 30 Dus Steafoam Dalam Speed Boat Berisikan Baby Lobster

Selasa, 23 April 2024 - 13:21 WIB

Bawaslu Tanjab Timur Rekrut Ulang Petugas Panwascam, Berikut Jadwalnya;

Berita Terbaru

BERITA

Al Haris Susul Romi Daftar ke Demokrat

Selasa, 23 Apr 2024 - 20:18 WIB