Zabak.id, TANJAB TIMUR – Sidang Paripurna DPRD Tanjung Jabung Timur yang membahas laporan Pansus LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 telah digelar pada Kamis (28/4/23).
Dalam sidang paripurna tersebut, fraksi-fraksi di DPRD Tanjung Jabung Timur memberikan pandangan mereka terhadap laporan Pansus.
Fraksi PAN, yang diwakili oleh Hj. Tri Astuti Handayani, menyatakan setuju dengan Pemerintah mengenai Prioritas Pembangunan “Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur Umum secara merata dan Berkeadilan” dan memahami kondisi objektif LKPJ Tahun Anggaran 2022 untuk memenuhi tugas konstitusional yang diatur dalam perundang-undangan.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar, yang disampaikan oleh Alam Bakri, meminta Pemerintah agar lebih responsif dan tanggap terhadap laporan dan keluhan masyarakat untuk segera diselesaikan. Fraksi Golkar juga memberikan rekomendasi dan catatan tambahan terhadap Laporan Pansus, antara lain:
Dinas Dukcapil: Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis online dan mengadopsi program-program terkini yang sejalan dengan perkembangan teknologi IT.
- Dinas Kominfo: Terus memperluas jangkauan jaringan di daerah-daerah yang belum terjangkau dengan berkomunikasi dengan perusahaan penyedia komunikasi.
- Dinas PUPR: Mengambil langkah strategis untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan di beberapa kecamatan yang sulit dilalui oleh masyarakat dan berdampak pada perekonomian mereka.
- Dinas Perhubungan: Mencegah kerusakan jalan kabupaten dengan sementara mengeluarkan surat edaran pembatasan tonase muatan kendaraan barang.
- BKPSDM: Meningkatkan jumlah penerimaan tenaga PPPK.
- Dinas Pendidikan: Melakukan pengawasan yang komprehensif dalam pelaksanaan program pembangunan fisik, terutama infrastruktur pendidikan.
Fraksi PDI P, yang disampaikan oleh Muhammad Guntur, S.Pi, mencatat dan merekomendasikan tindak lanjut terhadap saran, masukan, dan kritikan yang objektif yang disampaikan oleh Pansus DPRD. Fraksi PDI P juga menekankan kepada beberapa OPD dan kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih memiliki penyerapan anggaran yang rendah di tahun 2022 agar segera merealisasikan program kegiatan dan anggarannya untuk menghindari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).
Terkait dengan harga jual komoditi pinang yang rendah, Fraksi PDI P sepakat dengan Pansus dan merekomendasikan kepada Dinas Perkebunan dan Perikanan serta Dinas Perdagangan untuk terus berupaya mengatasi penurunan harga pinang dan memperoleh informasi terkait harga komoditi pinang internasional, mengingat pinang merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Tanjabtim.
Fraksi Bulan Bintang Indonesia, yang disampaikan oleh Ambo Acok, S.T., merekomendasikan beberapa hal, termasuk perhatian serius terhadap laporan Pansus Dinas Ketahanan Pangan mengenai pemasaran beras Bulog yang berasal dari negara Thailand. Fraksi BBI berharap agar hal ini diatasi dengan serius karena memiliki dampak terhadap hasil pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Selain itu, keluhan nelayan terkait kurangnya persediaan es balok dan kekurangan BBM juga disoroti oleh Fraksi BBI. Fraksi ini berharap agar instansi terkait mencari solusi untuk mengatasi masalah ini di masa mendatang, mengingat hal tersebut selalu menjadi kendala bagi para nelayan dari tahun ke tahun.
Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR), yang disampaikan oleh Yudi Hariyanto EY, menyoroti kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah daerah di Tanjung Jabung Timur. Hal ini terungkap dalam laporan Pansus mengenai LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2022.
“Kami menemukan beberapa program pemerintah daerah yang masih belum transparan dalam pelaksanaannya, sehingga membuat masyarakat kesulitan untuk memantau realisasi anggaran,” kata juru bicara Fraksi RNR.
Fraksi RNR juga mempertanyakan capaian program unggulan pemerintah daerah, seperti program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur. Fraksi ini berpendapat bahwa program-program tersebut belum mencapai target yang diharapkan.
“Kami mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program-program daerah dan memperkuat evaluasi capaian program unggulan, agar masyarakat bisa lebih merasakan manfaat dari program-program tersebut,” tambah Yudi.
Pernyataan dari kelima fraksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap laporan Pansus LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2022.
Rapat paripurna tersebut ditutup dengan penyampaian rekomendasi dari fraksi-fraksi kepada pemerintah daerah, guna meningkatkan kualitas program-program daerah dan mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Tanjung Jabung Timur. (*/us)
