Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*
Zabak.id, OPINI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.061 triliun.
Meski tergolong fantastis besaran APBN 2023, penetapan ini saya nilai terlalu optimis. Karena, jika terlalu optimis, tentu ada sisi lain yang akan dikorbankan untuk mencapainya, katakanlah pengurangan subsidi untuk orang miskin dan masyarakat.
Dalam rencana awalnya saja, APBN ini memuat defisit anggaran Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB. Defisit yang harus dicari tutupannya, baik melalui silpa, hutang atau mengorbankan belanja publik atau berharap durian runtuh kenaikan komoditas sumber daya alam seperti Batu bara, Nikel, Timah dan lainnya.
Pada pos pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.463 triliun. Rinciannya adalah penerimaan perpajakan Rp 2.021,2 triliun, meliputi pajak Rp 1.718 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp 303,2 triliun. Penerimaan negara bukan pajak ditargetkan Rp 441,4 triliun.
Pendapatan pajak yang ditarget hingga 2000 triliun lebih adalah sesuatu yang diragukan untuk tercapai. Kalaupun dipaksakan efeknya pisau bermata dua, membuat penerimaan pajak naik tapi kesejahteraan masyarakat makin menurun karena pajak yang tinggi.
Lalu belanja negara disediakan sebanyak Rp 3.061,2 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun, meliputi KL Rp 993,2 triliun dan non KL Rp 1.253,3 triliun. Sementara transfer ke daerah Rp814,7 triliun.
Dari hal ini kita melihat, penerimaan pajak diragukan realisasinya, pemerintah tetap melakukan rencana belanja yang besar. Padahal, peran APBN perlu dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat pemulihan dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penyerap risiko (shock absorber) dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi.
Dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai. Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain perlu terus menjadi perhatian dan diantisipasi oleh Pemerintah yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia- Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat.
Selain itu, terdapat potensi risiko lainnya yang terus diwaspadai seperti biaya dana (cost of fund) yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi yaitu kondisi dimana terjadi inflasi dan perlambatan ekonomi secara bersamaan. Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis yaitu krisis pangan.
Dalam catatan saya, ada lima asumsi APBN 2023 yang sudah meleset saat ini. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3%. Kondisi ekonomi global yang diperkirakan akan suram tahun depan bakal berdampak terhadap ekonomi domestik.
Asumsi dasar APBN perlu disesuaikan dengan kondisi terkini. Pasalnya, APBN merupakan acuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ke depan. Deviasi asumsi dasar ekonomi yang terlalu jauh dari kondisi terkini, akan membawa dampak tidak langsung ke perekonomian.
Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 hanya berada di kisaran 4,5% hingga 5%. Kenapa Pertumbuhan Ekonomi dijadikan asumsi penting dalam penyusunan APBN.
Hal ini karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.
Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB dapat ditunjukkan dengan dasar harga berlaku maupun harga konstan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Zabak.id. Mari bergabung di Channel Telegram "Zabak.id", caranya klik link https://t.me/zabak.id, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Halaman : 1 2 Selanjutnya