Zabak.id, JAMBI – Provinsi Jambi adalah provinsi yang sebagian besar wilayahnya terletak di kawasan pesisir.
Dimulai dari huluan Kabupaten Kerinci, hingga hilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalir sungai terpanjang di Pulau Sumatera, yakni sungai Batanghari.
Sebagian besar masyarakat yang bermukim di bibir sungai Batanghari menggunakan moda transportasi laut untuk meningkatkan perekonomian keluarganya.
Kondisi aliran sungai yang pasang surut menjadi salah satu faktor masyarakat kesulitan dalam mengakses kendaraan (Pompong) lautnya.
Mayoritas masyarakat Jambi masih mengandalkan angkutan sungai untuk akses konektivitas antar-wilayah, sehingga diperlukan beberapa dermaga atau halte sungai untuk menunjang sarana dan prasarana penunjang angkutan masyarakat.
Berangkat dari keresahan itulah masyarakat kemudian menjadikan problem tersebut sebagai sebuah aspirasi dengan harapan nantinya dapat diusulkan dan diperjuangkan di pemerintah pusat.
Dari keresahan tersebut kemudian lahir sebuah konsep pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat di daerah pesisir, maka diusunglah sebuah program yang berbasis kemasyarakatan yakni Halte Sungai atau sering dikenal Dermaga Apung.
Pada saat itu, program tersebut masuk dalam kegiatan di Kementerian Perhubungan, dan yang dapat mengakses dan bermitra dengan kementerian tersebut yakni Komisi V DPR RI, maka pada saat itu, H Bakri hanya satu-satunya wakil rakyat asal Jambi yang duduk di Komisi V dari Fraksi PAN.
H Bakri aktif menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang tinggal di wilayah bibir sungai Batanghari agar akses masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya bisa lebih optimal.
Kegiatan pembangunan Halte sungai di provinsi Jambi sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 dinilai tepat sasaran, hingga saat ini pemerintah melalui Aspirasi H Bakri telah membuat setidaknya ada di 51 titik yang tersebar di Provinsi Jambi dengan memakan anggaran APBN berkisar 2 Miliar setiap titiknya.
Salah satu pemilik Pompong jasa penyebrangan kendaraan roda dua (motor) di Desa Kuala Lagan mengatakan, sebelum ada Halte Sungai ini, ia sangat kesulitan untuk menyebrangi sungai, karena masih Jerambah (kayu) yang licin diakibatkan terendam air.
“Sebelum ada Halte sungai ni, motor ni kami main angkat-angkat be terus, minimal 4 sampai 5 orang, terus tu pelabuhan yang kami buat dulu itu, tenggelam bang, jadi licin gitu, nah semenjak ada ini (halte sungai) jadi ringan bang,” ungkapnya, Rabu (01/11/2023).
Sementara itu, Ridwan, Kades Kuala lagan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan Halte Sungai yang dibangun pada tahun 2020 sangat bermanfaat untuk warganya, Ia berterimakasih atas dibantunya Halte sungai tersebut.
“Kalo Halte sungai tu pak, sampai tukang pompong penyebrangan tu pak, Terimo kasih nian dio sampai saat ini, sangking bahagianyo dio, kalo manfaatnyo pak luar biaso sekali pak” Ujarnya dengan penuh semangat.
Hal senada juga diutarakan Budi warga Tanjab Barat ia mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya pembangunan halte sungai tersebut.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah mengucurkan anggaran untuk pembangunan halte sungai, terutama kepada Anggota Dewan dapil provinsi Jambi yang duduk di DPR RI yang ikut andil berjuang membantu meluncurkan program kegiatan halte sungai ini,” ucapnya, beberapa waktu lalu.
“Dengan adanya program halte sungai ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh kami sebagai masyarakat,” imbuhnya.
“Kami warga beharap bantuan Halte sungai ini dapat terus berlanjut. Karena masih ada beberapa desa yang berada wilayah pasang surut membutuhkan halte sungai juga,” timpal warga lainnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, program pembangunan Halte Sungai ini diluncurkan oleh pemerintah di beberapa kabupaten dalam provinsi Jambi yang memiliki geografis pasang surut sejak 8 tahun silam hingga saat ini.
Pembangunan Halte Sungai ini sendiri bertujuan memperlancar aktivitas masyarakat mengunakan transportasi sungai. Selain itu juga membantu kelancaran aktivitas ekonomi dan aktivitas masyarakat.(us)
