Zabak.id, BUNGO – H. A. Bakri HM, S.E, anggota DPR RI dari Komisi V Fraksi PAN, menggelar kegiatan penyerapan aspirasi yang bertajuk “Hubungan Pusat dan Daerah (Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah)” di Kelurahan Manggis, Kabupaten Bungo pada Minggu tanggal 16 Maret 2025 malam.
Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat setempat serta sejumlah tokoh lokal, yang turut memberikan perhatian terhadap perkembangan dan pengelolaan otonomi daerah di wilayah tersebut.
Acara yang berlangsung dengan antusiasme tinggi ini bertujuan untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi dari masyarakat terkait pengelolaan otonomi daerah dan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dioptimalkan. Masyarakat Kabupaten Bungo, yang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari tokoh masyarakat hingga kelompok generasi muda, turut berpartisipasi aktif dalam diskusi yang mengangkat isu-isu kritis dan kebutuhan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, H. A. Bakri HM, S.E, menyampaikan pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kebijakan yang lebih relevan dan efektif bagi masyarakat di daerah. Menurutnya, pengelolaan otonomi daerah yang optimal dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Kegiatan ini sangat penting karena sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban untuk terus menjalin komunikasi dan mendengar aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, kita membahas hubungan antara pusat dan daerah, terutama dalam hal optimalisasi desentralisasi dan otonomi daerah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan saya ingin memastikan agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu memenuhi kebutuhan mereka,” ujar H. A. Bakri dengan penuh semangat.
Lebih lanjut, Bakri menambahkan bahwa kebijakan otonomi daerah harus dapat memberikan ruang yang cukup bagi daerah untuk berinovasi, berkembang, serta mengelola potensi daerah secara optimal. Namun, ia juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan ketimpangan.
Selain membahas pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah, acara ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan dan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Beberapa isu yang muncul dalam diskusi antara lain adalah peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.
H. A. Bakri berharap bahwa kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan secara rutin untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. “Saya berkomitmen untuk terus berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Bungo di tingkat nasional dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah,” tutup Bakri dengan optimisme.
Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara H. A. Bakri dan masyarakat setempat, yang memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pertanyaan dan keluhan secara langsung. Kehadiran Bakri yang selalu mendengarkan aspirasi masyarakat serta upayanya dalam mencarikan solusi bagi permasalahan daerah mendapat apresiasi positif dari masyarakat Kabupaten Bungo.
Dengan adanya penyerapan aspirasi ini, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih adaptif dan solutif dalam mengelola otonomi daerah, serta menjawab tantangan pembangunan yang ada di daerah.(*)
