Oleh: Arwin Saputra
Zabak.id, OPINI – Keterwakilan perempuan di legislatif selalu hangat untuk diperbincangkan. Pasalnya, representasi perempuan di lembaga legislatif belum mencapai 30 persen. Di Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjab Timur) misalnya, di daerah yang berjuluk ‘Sepucuk Nipah Serumpun Nibung’ itu hanya mencapai 20 persen persentasi anggota dewan perempuan yang terpilih.
Dari 30 anggota dewan di Tanjab Timur, hanya 6 keterwakilan perempuan. Artinya, meskipun terdapat kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30 persen untuk pencalonan calon anggota legislatif (caleg) perempuan, realitanya persentase perempuan yang terpilih belum mencapai angka ini.
Mungkin fenomena ini yang membuat politisi perempuan tidak berperan aktif di DPRD Tanjab Timur, karena jumlahnya yang lebih sedikit dari pada laki-laki.
Tapi, meskipun jumlahnya sedikit, politisi perempuan lebih dominan, karena semua unsur pimpinan adalah perempuan, mulai dari ketua hingga wakil ketua. Artinya, perempuan masih diperhitungkan di DPRD Tanjab Timur.
Ada beberapa faktor penyebab mengapa politisi perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki. Salahsatunya, terkait polemik yang disebabkan karena belenggu budaya patriarki yang melekat di masyarakat. Dalam sistem ini menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, sementara perempuan sering kali ditempatkan dalam peran yang lebih terbatas.
Politisi perempuan di Tanjab Timur harus mampu menghapus budaya patriarki itu, mereka harus menunjukan bahwasanya perempuan juga bisa memimpin, tugas perempuan bukan hanya sekedar pekerjaan domestik.
LSM Kalyanamitra dalam penelitiannya menyebut, pemimpin perempuan lebih jujur, peduli, kreatif, aktif, berani dan punya hati nurani dibanding dengan pemimpin laki-laki. Kelebihan perempuan itu lebih memiliki empati terhadap publik, karena perempuan itu merasakan langsung kehidupan sehari-hari.
Toh, banyak wanita yang memegang posisi kekuasaan sepanjang sejarah, termasuk Ratu Balqis, Cleopatra, Margaret Theatcher, Benazir Bhutto, dan Corie Aquino, bahkan indonesia pernah dipimpin oleh perempuan yakni Megawati Soekarno Putri.
Tak hanya itu, kita juga Jarang mendengar anggota dewan perempuan di Tanjab Timur membicarakan mengenai perspektif gender. Padahal isu gender selalu menarik untuk dibahas.
Yang menjadi petanyaan, mengapa politisi perempuan di DPRD Tanjab Timur tidak pernah membicarakan isu gender?, apakah mereka tidak paham mengenai keseteraan gender, atau mereka tidak memiliki kualitas sebagai wakil rakyat?
Apabila ditelisik lebih dalam mengenai kesetaraan gender, hanya perempuan yang paham dengan isu-isu yang penting bagi perempuan itu sendiri.
Ini juga menjadi keuntungan bagi mereka, karena dengan kehadirannya di legislatif, bisa membawa aspirasi kepentingan kaumnya menjadi kebijakan yang menguntungkan bagi perempuan.
Menurut penulis, Isu gender hanya dijadikan pemanis bagi caleg untuk meraih suara perempuan, namun ketika terpilih, isu gender tak pernah digaungkan.
