Zabak.id, TANJAB TIMUR – Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) merupakan salah satu daerah pemekaran di Provinsi Jambi yang berdiri sejak 24 tahun silam tepatnya 4 Oktober 1999 sesuai dengan UU No 54 tahun 1999.
Secara yuridis pemekaran diawali dari perubahan UU No 54 Jo Undang-Undang No.14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 Km atau 10,2% dari luas wilayah Provinsi Jambi, namun setelah diberlakukannya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil serta Perda No.11 Tahun 2012, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 27 pulau kecil menjadi 9.005 Km yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km dan lautan/perairan seluas 3.560 Km san panjang pantai 191 km
Posisi Tanjung Jabung Timur cukup strategis, persis berada di pantai timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah Hinterland segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam-Johor (Sibajo).
Namun, cukup disayangkan luasnya wilayah tersebut tidak sebanding dengan kelayakan infrastruktur, terutama jalur-jalur penghubung yang semestinya dapat memobilisasi masyarakat. Banyaknya jalan berlubang membuat masyarakat mengeluhkan lambannya pemerintah setempat dalam menangani persoalan ini, keterbatasan anggaran selalu menjadi alasan pemerintah daerah.
Persoalan lain, seiring meningkatnya perekonomian masyarakat petani dalam beberapa tahun terakhir, beban jalur yang dilalui kendaraan-kendaraan pengangkut hasil tani tak mampu menampung massa kendaraan serta ramainya masyarakat yang melewati ruas tersebut, sehingga mengakibatkan jalan semakin rusak dan berlubang.
Sesuai hal tersebut, Presiden Joko Widodo menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah. Hal tersebut berdasarkan hasil keputusan pada rapat terkait percepatan pembangunan jalan daerah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bersama beberapa menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023 lalu.
“Tadi telah diputuskan akan ada inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama, dalam hal ini leading sector-nya adalah Kementerian PUPR,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam keterangannya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi.
Layaknya pepatah lama: Pucuk Dicinta Ulam pun Tiba, H Bakri dengan sigap mendorong pemerintah daerah Tanjab Timur untuk segera mengusulkan tahun itu juga, dan ia siap untuk memperjuangkan hingga terbangunnya jalan yang menggunakan Dana Inpres.
Atas kerja keras dan perjuangan H Bakri, ia dapat memboyong anggaran dana inpres sebesar 87 Miliar yang terbagi menjadi dua poros ruas jalan yang ditingkatkan, yakni ruas jalan dari Geragai menuju Mendahara dan ruas jalan dari Simpang PMD Rano menuju kawasan wisata Kampung Laut.
Tahun ini para pihak rekanan tengah bekerja keras dalam menyelesaikan peningkatan dua ruas jalan tersebut.
Tahun 2024 mendatang, jika H Bakri kembali terpilih menjadi anggota DPR RI yang Periode ke-4, ia berjanji akan memperjuangkan anggaran Dana Inpres kembali masuk ke Tanjab Timur khususnya untuk wilayah Sadu yang juga merupakan wilayah yang sangat minim menikmati infrastruktur jalan.
Dengan dibangunnya akses jalan menuju ke Kampung Laut, salah satu masyarakat Kampung Laut, Herman mengucap syukur serta berterima kasih atas bantuan Pemerintah dan atas Perjuangan H Bakri dalam membawa anggaran pusat ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun ini.
“Saya atas nama masyarakat Kampung Laut sangat bersyukur atas dibangunnya jalan yang mana sangat diimpikan oleh masyarakat sini, saye mengucapkan kepada pemerintah dan H Bakri anggota DPR RI yang sudah bantu baguskan jalan kami, jalan ini satu-satunyalah kami lewati kalo mau ke kota,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan masyarakat Parit Selamat, Indarto, sebagai masyarakat yang mendapat manfaat atas dibangunnya akses jalan.
“Kepada pemerintah dan H Bakri kami ucapkan terimakasih banyak atas bantuan dan perjuangannya, insyaallah kami mengenang jasa-jasa bapak dalam memperjuangkan jalan ini,” tuturnya.
Diketahui bahwa pemerintah memulai dengan membantu sekitar hampir 9000 kilometer jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar 32.000 kilometer.(tim)
